JAKARTA (MS) ‐ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membuka peluang siswa mendapat gelar D1 atau D2 meskipun hanya belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau tempat pelatihan atau kursus.
“Jadi kursus pelatihan jangka panjang bisa diintegrasikan dengan D1 atau D2. Jadi bisa menikahkan 17 ribu lembaga kursus pelatihan dengan perguruan tinggi vokasi,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/12).
Ia menjelaskan gelar D1 dan D2 yang diberikan kepada siswa bukan dikeluarkan oleh SMK atau tempat kursus. Nantinya, gelar diberikan oleh perguruan tinggi vokasi.
Jadi dengan skema itu, SMK dan tempat kursus harus bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyediakan program ini.
Dengan begitu, kata dia, kualitas dan pengawasan terhadap lulusan D1 dan D2 bisa tetap terjaga. Ia menekankan tidak sembarang lembaga kursus dan SMK bisa menawarkan program ini.
SMK yang ingin menawarkan program ini harus memenuhi syarat kualitas yang ditentukan Kemendikbud.
Kendati gelar dikeluarkan oleh perguruan tinggi, nantinya siswa tetap belajar di tempat kursus atau di SMK. Waktu belajar juga akan lebih singkat ketimbang menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi secara terpisah.
“Dua fase itu bukan empat semester, tapi tiga semester. Jadi SMK tiga tahun plus tiga semester. Itu SMK fast track D2,” tutur Wikan.
Mendorong Kampus Hapus D3 dan Beralih ke Sarjana Terapan
Sementara di ranah pendidikan tinggi, Wikan meminta perguruan tinggi dan politeknik segera mengubah program D3 menjadi sarjana terapan (D4). Ia berharap dalam beberapa tahun ke depan sudah tidak ada lagi program D3 di pendidikan vokasi.
Pendekatan ini ia ambil karena pihaknya menyadari keberadaan D3 tidak efektif bagi mahasiswa vokasi maupun industri. Pasalnya, kebanyakan mahasiswa D3 akan kembali mengambil studi untuk mendapat S1.
Kemudian ia mendapati kurikulum pendidikan D3 masih terlalu fokus pada pembelajaran teknis. Sehingga prospek pekerjaannya tidak seluas orang yang bergelar sarjana.
“Lulusan D4 nggak usah ambil S1, orang sudah setara S1. Ini yang sering sekali kita lupa. Winnya adalah lulusan akan menjadi lebih kompeten dan dapat penghargaan lebih baik,” katanya.
Meskipun menginginkan semua perguruan tinggi melakukan pengalihan program, ia menekankan syarat untuk mengubah program studi D3 menjadi D4 ketat. Ia tak ingin nantinya kedua gelar memiliki kualitas yang sama.
Ia menegaskan akan ada pelatihan dan evaluasi kepada sumber daya manusia dan infrastruktur kampus sebelum program studi dialihkan. Begitu juga dengan penilaian untuk akreditasi.
Wikan mengatakan pengalihan prodi ini akan dibarengi dengan perubahan kurikulum. Pada program D4, kurikulum akan menguatkan pembelajaran soft skill, karakter dan mengintegrasikan pendekatan digital.
Ia mengklaim setidaknya 276 program studi vokasi di berbagai perguruan tinggi sudah siap mengalihkan program D3 menjadi D4. Pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) tahun depan, mahasiswa juga bisa memilih prodi D4. (CNN Indonesia).
