JAKARTA (MS) — Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap ada keinginan Presiden Joko Widodo untuk tak ada penyekatan selama libur natal dan tahun baru (nataru).
Melalui keinginan presiden tersebut, diketahui pada akhirnya pemerintah sepakat membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di semua wilayah saat nataru.
Menurut Tito, dalam rapat, Presiden Jokowi tak ingin ada penyekatan selama Nataru sebagaimana jika PPKM Level 3 diterapkan. Sebagai gantinya, kata Tito, pemerintah sepakat menggantinya dengan pembatasan khusus Nataru.
“Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan tapi diperkuat di tempat ruang-ruang publik itu menggunakan PeduliLlindungi,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (7/12).
“Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan tapi diperkuat di tempat ruang-ruang publik itu menggunakan PeduliLlindungi,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (7/12).
Lewat pembatasan khusus Nataru, ucap Tito, pembatasan di ruang-ruang publik seperti pusat perbelanjaan dibatasi maksimal 75 persen. Kapasitas itu lebih longgar jika pemerintah menerapkan PPKM Level 3 yakni 50 persen.
Tito mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan penerapan pembatasan khusus saat Nataru mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2022.
“Di antaranya membahas masalah antisipasi Nataru, kita melihat bahwa dari hasil rapat terbatas kemarin di Istana berbagai masukan menunjukkan bahwa situasi relatif landai,” katanya.
Di sisi lain, Tito meyakinkan bahwa masyarakat di sejumlah daerah terutama di sembilan wilayah aglomerasi telah mencapai herd immunity atau kekebalan massal seiring angka vaksinasi yang tinggi.
Dengan begitu, katanya, penerapan PPKM Level 3 di semua daerah tak lagi relevan. Sebab, setiap daerah mencatat pergerakan dinamis terkait laju angka penyebaran kasus.
“Ini kan semua dinamis, dinamis, kita melihat angka-angka indikator, kemudian tingkat vaksinasi yang meningkat, yang baik, meskipun perintah Presiden untuk digenjot terus sampai 70 persen target akhir Desember,” katanya.
Sempat diumumkan Menko PMK Muhadjir Effendy pertengahan November lalu, PPKM Level 3 resmi dicabut pemerintah. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah akan tetap memberlakukan model pembatasan sesuai asesmen yang diberlakukan saat ini.
Luhut beralasan jumlah tes dan telusur saat ini lebih baik dibanding periode yang sama di 2020.
“Pemerintah memutuskan untuk tidak akan menerapkan PPKM level 3 pada periode Nataru pada semua wilayah,” ucap Luhut, Senin (6/12).(CNN Indonesia).
