Nelayan Teluk Mengkudu Minta APH Periksa Pengadaan Alat Tangkap Ikan dan 6 Unit Kapal Perahu Bantuan

SERGAI (mimbarsumut.com) – Nelayan Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut hingga tuntas proyek pengadaan Alat Tangkap Ikan, Sarana Keselamatan Nelayan dan 6 unit Kapal Perahu beserta alat tangkap bantuan yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Dinas Perikanan Pemkab Sergai tahun 2023 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan seluruhnya mencapai Rp.3 Miliyar lebih.

“Diharapkannya, dengan dilakukan pemeriksaan tersebut, bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan sesuai yang diinginkan diberikan oleh Pemerintah. Jangan dibutuhkan Kapal Perahu kecil, tapi yang datang Kapal Perahu yang besar.

“Nah, itulah yang terkadang bantuan tersebut bisa saja dijual oleh nelayan, karena biaya perawatan dan uang operasional satu hari cukup besar ditambah lagi pendapatan tidak sesuai. Ini jelas diluar kemampuan nelayan tradisional,” ujar Riduwan, nelayan asal Desa Sentang,Kecamatan teluk Mengkudu, Sergai, Minggu (9/3/2025).

Ia berharap Pemerintah Pusat jeli dalam memberikan bantuan tersebut dan benar-benar melakukan pengecekan terhadap nelayan yang berada di dalam anggota kelompok, jangan nanti nama si A di dalam kelompok, tapi setelah keluar bantuan malah yang mengelola seorang tokeh ikan yang sehari-hari kerjanya membeli ikan, bukan nelayan yang setiap hari melaut.

Jadi, gimana nasib nelayan yang susah ini dan kapan lagi mencicipi bantuan dari Pemerintah Pusat. Katanya ingin mensejahterakan nelayan, jika bantuan itu jatuhnya kepada nelayan yang mampu, kapan pula nelayan yang kecil dan susah ini sejahtera, ucap Riduwan. dengan anda kecewa.

Di tempat yang sama, Muhammad Syaiful Bahri, nelayan asal Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai, menuturkan dan berpendapat bahwa bantuan yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Pusat dipandang sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak APH dengan sangat jeli bahkan sampai melakukan pengecekan ke lapangan.

“Kumpulkan semua anggota kelompok untuk mengetahui secara benar keanggotaannnya. Hal ini diharapkan agar ke depan bantuan yang tujuannya untuk mensejahterakan nelayan benar-benar tetap sasaran, ucapnya yang selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat, baik itu alat tangkap maupun kapal perahu.

Laporan : napit

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed