SIMALUNGUN (MS) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) Simalungun, Sarimuda Purba mengatakan, program Pemerintah Kabupaten Simalungun menggiatkan “marharoan bolon” atau gotong-royong adalah murni swadaya masyarakat dan bukan bersumber dari dana desa.
“Jadi, tidak ada dana desa digunakan untuk marharoan bolon. Kami sampaikan terimakasih kepada masyarakat dan donatur atas partisipasinya menyukseskan maraharoan bolon,” tutur Sarimuda, ketika bincang dengan mimbarsumut.com melalui WhatShaaP Minggu (04/07/2021).
Ia berharap, kegiatan maraharoan bolon jangan dipelesetkan, dengan menebar isu bahwa dana desa digunakan untuk menggerakan program tersebut.
“Ini perlu diluruskan. Wujud nyata gerakan ini adalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak, termasuk elemen masyarakat di perantauan” urainya.
Menurut Sarimuda, pembentukan panitia marharoan bolon tingkat desa dikoordinir oleh Camat Kemudian panitia melakukan survei terhadap jalan dan jembatan yang rusak untuk ditangani melalui marharoan bolon dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR.
Dalam hal ini, Pangulu melaporkan hasil kerja kepada camat dan membuat rekapitulasi untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana Program Gerakan Marharoan Bolon Membangun Simalungun,” jelasnya.
Sarimuda menambahkan, cukup banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya saat ini rusak berat, Namun, dana desa tidak bisa digunakan untuk membangun ruas jalan kabupaten.
Menyikapi hal tersebut sejumlah kepala desa telah mengusulkan ke Bupati agar dana desa bisa dialokasikan membangun jalan kabupaten.
“Itu sudah kita sikapi. Jika nanti disetujui Bupati maka usulan tersebut akan dibawa ke DPRD Simalungun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Desa, berharap mendapat persetujuan,” ujar Sarimuda purba.
Laporan : Anton Garingging
