TEBINGTINGGI (MS) – Fraksi Nurani Kebangsaan DPRD Tebingtinggi menyampaikan apresiasi kepada Walikota sebagai peringkat utama di Sumut dalam hal tindak pencegahan korupsi yang diumumkan KPK.
Hal ini disampaikannya juru bicara Fraksi Nurani Kebangsaan, Muliadi dalam rapat paripurna DPRD Kota Tebingtinggi pengesahaan P.APBD TA 2020 menjadi Perda, Kamis (17/9/20).
Muliadi menyebutkan Fraksi Nurani Kebangsaan kembali meminta Walikota Tebingtinggi agar segera mengevaluasi perangkat daeran OPD Dinas Tenaga Kerja karena dinilai tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai kepala OPD khususnya dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat dan daerah.
Contoh, program kartu pra kerja padahal program kartu pra kerja sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Kota Tebingtinggi kartu pra kerja tersebut bisa mendapatkan 600.000 rupiah setiap bulannya selama 4 bulan sebesar 2.400.000 rupiah.
Karena minimnya sosialisasi dari Dinas tenaga Kerja sehingga masyarakat Kota Tebingtinggi tidak mendapatkannya. Sebenarnya, program pra kerja tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat dalam kondisi menghadapi COVID -19.
Selain itu, minimnya fasilitas ketenaga kerjaan sehingga para pekerja di perusahaan Kota tebingtinggi tidak mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan.
Seharusnya, OPD Disnaker melaksanakan sosialiasasi terhadap perusahaan perusahaan yang ada di Kota Tebingtinggi agar pekerja di perusahaan perusahaan yang ada di Kota Tebingtinggi dapat memiliki jaminan ketenagakerjaan tersebut.
Berikutnya, Dinas Perdagangan tahun 2019, penerimaan restribusi ditargetkan sebesar 780.000.000 rupiah mampu direalisasikan 1.050.000.000 atau dengan capaian 135%.
Dinas Perindag mampu menambah PAD Kota Tebingtinggi, oleh seban itu Fraksi Nurani Kebangsaan memberikan apresiasi.
Sehubungan dengan itu, program penambahan anggaran yang diusulkan Disperindag akan ditampung di PAPBD tahun anggaran 2020 sehingga fasilitas yang dibutuhkan dapat dipenuhi.
Dalam meningkatkan PAD khususnya retribusi pasar, Fraksi Nurani Kebangsaan memberikan dukungan kepada Dinas Perdagangan untuk mengisi kios yang masih kosong sehingga dapat memberikan peningkatan PAD Kota Tebingtinggi.
Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Kota Tebingtinggi, dapat meminimalisir meluapnya Sungai Padang dan Sungai Bahilang.
Fraksi Nurani Kebangsaan memberikan apresiasi kepada Walikota Tebingtinggi dan diharapkan kepada Walikota dapat melanjutkan program penanggulangan banjir di Kota Tebingtinggi.
Untuk Dinas PUPR, bahwa kondisi jalan yang ada di Kota Tebingtinggi hampir di setiap kelurahan mengalami kerusakan. Fraksi Nurani kebangsaan mengharapkan kepada Walikota memprioritaskan pembangunan peningkatan jalan terkhusus di Jalan Jambu di Kelurahan Pelita karena jalan tersebut sangat memprihatinkan.
Dinas PUPR juga harus melakukan normalisasi drenasi di Pasar Gambir sehingga pedagang dapat merasakan kenyamanan mengingat Pasar Gambir tersebut pusat perekonomian Kota Tebingtinggi.
Dalam hal penanggulangan COVID- 19, Fraksi Nurani Kebangsaan mengharapkan agar dana yang sudah ditampung di APBD dimanfaatkan sebaik – baiknya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari anggaran tersebut terkhusus ke rumah ibadah diberikan bantuan sehingga pelaksanaan ibadah di Kota Tebingtinggi sesuai protokol kesehatan.
Laporan : Zulfan Kurniawan
