TEBINGTINGGI (MS) – Pembangunan Kantor kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi mangkrak alias terbengkalai hingga sampai saat ini. Pasalnya, Pemko Tebingtinggi Tinggi c/q Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mampu menyelesaikannya sesuai jadwal yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam APBD Kota Tebingtinggi tahun 2019.
Kantor Kejari dimulai dibangun pertengahan Mei tahun 2018 dengan nilai pagu paket sebesar Rp.3.500.000,00 yang dikerjakan pemenang tender PT AJP.dengan harga penawaran Rp 3. 436. 317. 121 yang menggunakan APBD TA.2018.
Namun, pembangunan kantor Kejari belum juga siap. Pemko Tebingtinggi kembali menganggarkan pembangunan Kantor Kejari Tebingtinggi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan program Sarana dan Prasarana Gedung di APBD TA. 2019 yakni Hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi sebesar Rp.6.825.000.000,00.
Kendati demikian, diduga banyak menuai persoalan karena saling berebutnya rekanan lokal dan rekanan luar untuk mengerjakan pembangunan kantor Kejari tersebut, sehingga proses pelelangan tendernya di LPSE Kota Tebingtinggi mengalami penundaan hingga sampai memasuki tahun anggaran 2020 ini.
Dihubungi ditempat terpisah, Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin.SH MH mengatakan, pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi harus diselesaikan pada tahun ini juga.
Kajari yang baru menjabat ini meminta pihak Pemko Tebingtinggi agar segera melakukan penyelesaian pembangunan kantor tersebut.
Mustaqpirin menambahkan bahwa ia selaku Kajari tidak ada melakukan intervensi terhadap proses lelang tender pembangunan kantor tersebut, baginya siapa saja yang layak dan cakap serta mememuhi kriteria yang ditentukan oleh Peraturan dan Perundang-undangan silahkan saja, ujarnya.
Tetapi yang terpenting baginya, pembangunan kantor tersebut bisa dituntaskan pelaksanaanya tahun ini, sehingga bisa difungsikan.
Ratama Saragih pengamat anggaran dan kebijakan publik ikut angkat bicara, bahwa pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi harus dituntaskan pembangunananya tahun 2020 ini, agar tidak terbangun image dan apresiasi yang gagal paham dari masyarakat kota lemang ini.
Selain untuk lebih meningkatkan kinerja Aparat Penegak Hukum sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga, sebut Ratama.
Laporan : napit
