Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/12/2018) (Foto: Andhika Prasetya/detikcom)
BOGOR (MS) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini isu dirinya aktivis PKI muncul di era Pilpres. Ia tidak pernah diserang isu PKI semasa menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
“Terkait PKI, dulu nggak pernah sih. Saya dua kali di Solo nggak pernah isu itu ada. Gubernur, nggak pernah ada juga. Begitu masuk ke pilihan presiden, baru muncul di situ,” ujar Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).
Isu lainnya yang diluruskan Jokowi adalah tuduhan antek asing. Jokowi bingung karena pemerintah sudah melakukan divestasi saham PT Freeport sebesar 51 persen. Sampai-sampai, ia heran ketika tidak ada yang memberikan demo dukungan kepada pemerintah.
“Tapi saya nggak pernah didemo. Didemo, dong, demo mendukung. Ada yang demo mendukung gitu, lho. Nggak ada. Saya dibiarkan jalan sendiri malah dibilang antek asing. Ini gimana dibolak-balik,” kata Jokowi.
Isu lainnya adalah antek aseng. Diksi tersebut muncul setelah ada kabar serbuan 10 juta TKA asal Tiongkok ke Indonesia.
“Pemerintah Tiongkok-Indonesia (kerja sama) minta 10 juta wisatawan, tanda tangan. Nah itu yang diomongin sebagai TKA. Padahal itu wisatawan yang kita minta, dan logikanya nggak masuk. Di China, gaji pekerja sudah Rp 9-10 juta, di Indonesia, kita masih Rp 2-3 juta. Ya nggak mungkin lah orang sana mau kerja di Indonesia,” ucap Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga meluruskan isu yang menyebut dirinya aktivis PKI. Jokowi mengatakan di belakangan waktu muncul spanduk-spanduk yang bernarasi ‘Jokowi PKI’.
“Mengenai isu-isu, perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Banyak isu di bawah, Presiden Jokowi itu PKI. Akhir-akhir ini banyak spanduk-spanduk seperti itu. Saya empat tahun ini sabar, sabar, sabar,” ujar Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara FKPPI di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).
Menurutnya, isu tersebut merupakan kampanye hitam dan harus dihentikan. Sebab cara berpolitik seperti itu bisa merusak tata nilai demokrasi di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. (dct)
