JAKARTA (mimbarsumut.com) – Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyentil oknum elite di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Masinton mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” ucap Masinton melalui layanan pesan kepada JPNN.com, Senin (11/4)
Politikus PDIP yang juga mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan ke mana menteri koordinator (menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,” tutur Marinton.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan idenya elite tua tersebut.
“Melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” ucapnya.
Legislator Dapil II DKI Jakarta itu mengatakan menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika Presiden Jokowi secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya tersebut.
“Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia,” lanjut Masinton.
Sebelumnya, klaim soal big data itu disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut dia, aksi demo 11 April yang digerakkan mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
Masinton juga menyebut elite gaek itu bahkan secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi mencapai tujuan keserakahannya.
Politikus yang lama berkecimpung di komisi bidang hukum DPR itu lantas mengingatkan bahwa esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan.
Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis itu, kata Masinton, maka akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis).
“Panjang umur Pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi!” ucap Masinton.
(WE Online).
