JAWA BARAT (MS) – Ketua Umum Yayasan Komunitas Kritis Indonesia (YKKI) Oscar Dany Susanto menyampaikan setiap perayaan hari libur panjang nasional jumlah pasien Covid-19 meningkat.
“Jika kita melihat berita di TV, yang paling sering di Tag Line adalah penambahan pasien terpapar COVID-19. Ada indikasi Pemerintah akan melarang perayaan akhir tahun dengan aturan ketat beralasan issu bertambahnya pasien positif COVID-19,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, di Bogor, Kamis (4/11/2021).
Menurutnya indikasi itu juga terbaca saat ada aturan lucu dari Kementrian Perhubungan (Menhub) yaitu Wajib PCR bagi warga yg akan menempuh perjalanan 250 KM, walau sudah dicabut.
“Indikasi tersebut membuat saya tergerak untuk mencegahnya. Jika Pemerintah ingin melarang masyarakat merayakan perayaan akhir tahun dan Tahun Baru sebaiknya keluarkan saja aturan Pelarangan Merayakan tahun baru dengan sanksi yang berat, bukan dengan aturan ketat berkedok Pandemi COVID-19,” ujar Oscar sapaan akrabnya.
Logikanya, jika pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun lebih, besar kemungkinan seluruh masyarakat sudah terpapar virus corona, dan jika sudah terpapar dan masih hidup, berarti memang sudah kebal dan sudah ada imun dalam tubuhnya.
Sambungnya, dan sudah 157.707.427 penduduk Indonesia yang sudah divaksin. Jadi alasan Pandemi COVID-19. Saya rasa sudah tidak masuk akal lagi. Stop jangan bodohi rakyat,” ucap Oscar.
Mengingat Penderitaan yang sudah dialami rakyat selama 2 tahun lebih akibat aturan ketat pemerintah yang sampai saat ini masih terasa sangat menyiksa rakyat kecil, maka YKKI mengeluarkan statement, dibawah ini:
1. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk tidak menerbitkan lagi aturan ketat PPKM kepada masyarakat tanpa memberi solusi yang adil.
2. Meminta kepada wakil rakyat (DPR) RI untuk memihak rakyat dengan tidak menyetujui atau mempertimbangkan akibat buruk aturan PPKM ketat pemerintah.
3. Mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan jika pemerintah menerbitkan aturan PPKM yg akan sangat menyiksa, dan dengan tetap mentaati aturan Protokol kesehatan 5 M.
Dalam hal ini, sudah saatnya pemerintah memihak rakyat. Jangan hanya karena larangan merayakan Tahun baru, aturan yang diterbitkan menyiksa masyarakat yang tidak merayakannya. (rel)
