JAKARTA (mimbarsumut.com) – Aliansi Pemuda Sumatera Utara menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema “Menakar Dinamika Politik di Sumatera Utara, Lawan vs Kotak Kosong, Kader atau Non Kader”, yang diselenggarakan via zoom, Selasa (6/8/2024).
Diskusi publik ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan pemuda Sumatera Utara dari berbagai elemen yang tersebar di berbagai daerah. Forum diskusi ini bertujuan untuk menelaah, memberikan edukasi politik, dan seruan moral terkait perkembangan dinamika politik di Pilgub Sumut 2024.
“Wadah forum diskusi ini sebagai ajang edukasi, menelaah, mengkritisi dan seruan moral kepada publik baik yang terlibat maupun yang tidak dalam konstestasi Pilgubsu 2024 agar tetap menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi yang sehat dan beradab,” kata Nasky P Tandjung selaku Ketua Panitia Diskusi Publik kepada awak media, di Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Sementara itu, panelis diskusi dari perwakilan mahasiswa Simalungun, Arion Pasaribu berharap dan menantang PDI Perjuangan (PDIP) harus berani usung kadernya sendiri untuk bertarung di Pilgub Sumut, agar iklim demokrasi kita lebih hidup tidak mati suri.
“Kami menilai PDIP sebagai partai ideologis harus berani dan percaya diri untuk mengusung kader terbaiknya ikut berkontestasi di Pilgub Sumut 2024,” tegasnya.
Hal yang senada juga disampaikan panelis lainnya, yang menyebut PDIP punya sejarah besar di Indonesia, dan di Sumut PDIP mempunyai kader-kader yang berkualitas yang siap bertarung di Pilgub Sumut.
“Kami harap PDIP sebagai partai politik harus menyerap aspirasi kami ini dan segara usung kader sendiri untuk melawan dinasti politik di Sumut,” beber Verlin Waruwu perwakilan mahasiswa Sumut-Yogjakarta.
Disisi lain, Pengamat Politik USU, Iman Kandias mengatakan secara pribadi dia tidak sepakat dengan kotak kosong. “Itu membuat kita mengalami penurunan kualitas demokrasi.”
Dia berharap Pilgub Sumut 2024 nanti berjalan dengan kaidah-kaidah demokrasi dan konstitusi, tanpa adanya intervensi kekuasaan. “Selanjutnya, Dia sarankan agar PDIP sebagai partai kader agar lebih pede untuk mengusung kader terbaiknya di Pilgub Sumut agar demokrasi kita hidup dan sehat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, PDIP disebut punya golden ticket di Pilgub Sumut dan punya basis akar rumput yang kuat. “Jadi wajib hukumnya PDIP mengusung kadernya sebagai entitas dari partai politik yang menjunjung tinggi etika berdemokrasi,” ungkap Sabrial Rambe perwakilan Mahasiswa Sumut-Aceh.
Sedangkan, perwakilan dari mahasiswa Labuhanbatu, Amirudin Ritonga beranggapan seharusnya dinamika di Pilpres kemarin tidak sampai harus turun di Pilkada. “Karena Pilkada itu bicara tentang figur sesorang dan setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing,” pungkasnya.
“Putuskan dinasti politik di Pilgub Sumatera Utara, mari sama-sama kita kawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan sehat sesuai dengan keinginan rakyat, bukan keinginan elit politik semata,” ucap Endy Hakim Damanik perwakilan Pemuda Katolik Sumut ini.
Sedangkan, perwakilan dari mahasiswa Sidimpuan Beni menilai, meningkatnya calon tunggal sebagai gejala otoritarianisme politik. Sebab, secara konsep, memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Akhir-akhir ini kita lihat partai politik terlalu pragmatis tidak lagi mencerminkan sikap idealismenya sebagai partai politik. “Menurutnya, partai politik adalah sebagai sarana dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,” tandsanya.
Di akhir, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing menilai partai-partai termasuk PDI Perjuangan (PDIP) harusnya mengusung kader untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Jika tidak mengusung kader, PDIP dinilai gagal melahirkan sosok pemimpin.
“Kalau bukan kadernya yang dimajukan, berarti partai-partai pengusung itu gagal melahirkan pemimpin,” kata Emrus dalam diskusi itu.
Setelah itu, Emrus kemudian menyebut jika PDIP memiliki banyak kader yang bisa diusung maju di Pilgub Sumut 2024. Salah satu yang disebut Emrus adalah Nikson Nababan yang merupakan Bupati Tapanuli Utara (Taput) dua periode.
Emrus juga menekankan sekaligus mengajak peserta diskusi tak terkecuali masyarakat di berbagai daerah, menolak hadirnya kotak kosong di Pilgubsu 2024. (**)
