Anggota TNI memberikan informasi menggunakan pengeras suara saat vaksinasi COVID-19 dalam program “Serbuan Vaksinasi” di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 26 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat umum yang ber-KTP DKI Jakarta guna mendukung pemerintah pusat merealisasikan 2 juta vaksinasi di bulan Agustus untuk mencapai “herd immunity”. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
JAKARTA (MS) – Kenaikan kasus harian Covid-19 terus mencetak rekor baru hingga mencapai 21.095 per Sabtu, 25 Juni 2021. Angka ini tertinggi sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan kasus infeksi pertama virus corona pada 2 Maret 2020.
Jokowi mengatakan pemerintah telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19. Opsi ini, kata Jokowi, diambil pemerintah setelah memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga berkaca pengalaman negara lain.
“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan Covid-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 23 Juni 2021.
Jokowi mengakui, memang banyak masukan untuk mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali hingga lockdown. Ia menghargai berbagai masukan tersebut, tapi Jokowi meyakini kasus Covid-19 bisa dikendalikan dengan PPKM Mikro jika implementasinya berjalan dengan baik di lapangan.
“PPKM Mikro dan lockdown itu memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan,” ujar Jokowi.
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyatakan setuju dengan Jokowi, apapun nama kebijakan pemerintah, esensinya harus memperketat pembatasan mobilitas masyarakat.
“Beliau sekarang sudah sadar, apapun namanya tidak penting, yang penting esensinya pembatasan. Bahkan ada yang mengusulkan lockdown, sudah dipersilakan, tapi enggak ada yang berani juga karena enggak punya uang. Jadi, (opsi) yang kita punya saat ini hanya pembatasan. Ini langkah paling realistis,” ujar Pandu, Ahad, 27 Juni 2021.
Menurut Pandu, opsi lockdown tidak memungkinkan bagi negara sebesar Indonesia. Lagipula, kata dia, penyebaran Covid-19 tidak merata di seluruh Indonesia. Melainkan terpusat di sejumlah daerah, terutama Pulau Jawa. “Jadi yang dibatasi ketat ya di daerah itu. Dan terpenting, perlu konsistensi dalam implementasinya,” ujar dia.
Pandu Riono juga menyarankan Presiden Jokowi memimpin langsung pengendalian pandemi Covid-19, bukan lagi harus melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Jokowi juga diminta meninggalkan konsep gas dan rem yang selama ini kerap menjadi jargonnya. Konsep itu, kata Pandu, bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam implementasinya.
“Apalagi di KPC-PEN ada Satgas ekonomi dan Satgas Penanganan Covid-19. Seakan-akan yang satu gas dan satu rem. Nah, bosnya tukang nge-gas, karena Menko Perekonomian. Makanya pengendalian pandemi berombak terus,” ujarnya.
Ia mengatakan jika presiden memimpin langsung penanganan pandemi, maka akan satu komando. “Jangan terus dipertentangkan, pengendalian pandemi itu ya berarti pemulihan ekonomi,” kata dia.
Selain itu, kata Pandu, vaksinasi harus digencarkan di daerah dengan kasus tinggi untuk mengurangi laju penularan dan keparahan risiko. Saat ini, pemerintah menargetkan vaksinasi 1 juta per hari pada Juli dan vaksinasi 2 juta per hari pada Agustus. Pemerintah melibatkan TNI dan Polri untuk mempercepat laju vaksinasi.(TEMPO.CO).
