PADANGSIDIMPUAN (MS) – Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution,SH menanggapi Orasi Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat (Gebrak) terkait kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman terlihat kesal.
“Jadi saya pikir ini sudah berulang-ulang, kita buat SK nya bapak yang teken kita copot mau bapak, jangan saya yang teken karena kewenangan itu belum bisa saya, belum cukup enam bulan, karena mekanisme mencopot orang itu ada, ” kata Walikota dengan ketus menjawab orasi Gebrak yang meminta Kadis Perkim, Sende Tua Hasibuan agar dicopot.
Gebrak mendatangi kantor Walikota Padangsidimpuan, Jumat (22/02) sekira pukul 10.15 untuk menyampaikan aspirasi terhadap dugaan proyek pembangunan Ipal Komunal pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Perkim) Kota Padangsidimpuan terindikasi bernuansa KKN pada tahun 2017 dan 2018.
Dikawal pihak Kepolisian, Agus Halawa selaku kordinator aksi didampingi Azis Nasution sebagai kordinator lapangan bersama rekannya membacakan pernyataan sikap “bahwa dana anggaran untuk sosialisasi pembangunan Ipal Komunal pada Tahun 2017 dan 2018 diduga fiktif alias tidak ada sama sekali pelaksanaanya.
Bahwa di beberapa titik ipal komunal tersebut dibangun, setelah ditelaah kuat dugaan korupsi dengan modus mark up karena anggarannya tidak diyakini kewajarannya untuk habis sesuai bangunan yang ada dengan pagu anggaran, ungkap mereka dalam pernyataan sikapnya.
Awalnya pihak pengunjuk rasa disambut Asisten 2, Rahinuddin Harahap dan Asisten 3, Dilham Lubis untuk memberikan tanggapan.
“Aspirasi adek ini tentu kami anggap positif jadi masukan bagi kami untuk melihat dan mengevaluasi kembali kinerja yang sudah dikerjakan dinas terutama perkim ,” ujar Asisten II.
Rahinuddin Harahap juga menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud tentu sudah ada dan bila ada kejanggalan terhadap kegiatan tersebut, pihaknya tidak menutup kemungkinan dan membela jika terbukti seperti yang diduga pengunjuk rasa.
Jelang beberapa saat, Walikota Padangsidimpuan hadir di tengah pengunjuk rasa dan menjelaskan bahwa tidak gampang soal copot – mencopot jabatan bawahannya.
“Mekanisme mencopot orang itu ada dan tidak sembarangan. Nanti begitu dicopot digugatnya saya ke PTUN dan itu lagi yang saya hadapi, akhirnya Sidimpuan tak terurus saya. Jadi tahapan dan mekanismenya harus kita ikuti atau bapak yang teken biar kita buat SK nya, bapak copot dia,” ujar Walikota kepada Agus Halawa dan rekan -rekan.
Walikota juga menjelaskan bahwa beliau tau mana kepala dinas yang punya kinerja mana yang tidak. Beliaupun minta kepada pengunjuk rasa untuk bersabar.
Irsan tidak sungkan mengajak Gebrak untuk membantu menjaga situasi kondusif agenda Nasional Pemilu Serentak 17 April 2019.
Setelah Walikota Padangsidimpuan memberikan penjelasan, masukan serta himbauan, akhinya Agus Halawa dan rekan – rekan yang tergabung dalam Gebrak membubarkan diri dengan tertib.
Laporan : Iwansumadi
