JAKARTA (MS) ‐ Tri Rismaharini akan memberikan program pemberdayaan bagi anak fakir miskin dan terlantar untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Program ini merupakan yang pertama digagasnya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi menteri sosial (mensos) Kabinet Indonesia Maju.
“Kami akan perhatikan terutama anak-anak terlantar, fakir miskin, kami prioritaskan untuk program pemberdayaan, sehingga anak-anak bukan hanya menadahkan tangan, tapi bisa melakukan segala sesuatu ,” ujar Risma, sapaan akrabnya, saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12).
Risma ingin anak terlantar dan fakir miskin yang selama ini berada di jalanan bisa menjadi generasi penerus yang berguna untuk bangsa dan negara.
Nantinya, program pemberdayaan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.
Selain itu, program pemberdayaan juga akan mencakup anggota keluarga lain. Misalnya suami yang sudah bekerja tetapi butuh bantuan agar bisa memperoleh penghasilan tambahan. Begitu juga dengan para ibu rumah tangga.
“Kami akan bekerja sama dengan program ini, bentuk koperasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, tapi daerah ada karakteristiknya berbeda-beda. Untuk meningkatkan pendapatan, maka buat program kerja sama dengan kementerian lain,” tuturnya.
Tak hanya menumbuhkan pendapatan masyarakat, Risma mengungkapkan program yang dibuat nanti juga bisa memberi solusi bagi masyarakat untuk mengurangi pengeluaran.
“Jadi misal untuk mengurangi pengeluaran, berikan program pertanian dengan cara sederhana. Kerja sama dengan Kementan, sehingga bisa kurangi pengeluaran,” jelasnya.
Di sisi lain, ia meyakinkan bahwa program pemberdayaan ini juga akan dibuat ‘ramah’ bagi kaum penyandang disabilitas. Risma yakin program pemberdayaan ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Tak hanya program pemberdayaan, Risma juga akan segera membenahi data penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hal ini akan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang berhubungan dengan data kependudukan dan perguruan tinggi.
“Menurut saya, sangat baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi resmi menunjuk Risma sebagai Menteri Sosial dalam reshuffle kabinet untuk menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos untuk penanganan pandemi COVID-19. (CNN Indonesia).
