BATUBARA (MS) – DPP Lembaga Pengawas Pelaksana Hukum Republik Indonesia (LPPH RI Kab. Batubara) minta dugaan mark up dan pungli di Dinas Pertanian Kab. Batubara tahun anggaran 2020, diusut tuntas aparat penegak hukum (APH).
Hal itu disampaikan staf intrlijen dan investigator DPP LPPH RI Kab. Batubara, Sultan Aminuddin, Rabu kemarin.
Disebutkan Sultan, pada TA 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Batubara menganggarkan belanja barang dan bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga sebesar Rp 3,8 miliar dan Rp 1,9 miliar diantaranya untuk belanja alat pengering padi, satu set mesin gilingan padi, mesin packing, genset, instalasi listrik, bibit melinjo, karung kemasan 5 kg dan 10 kg, dan mesin combine permanen, serta pembutan rumah genset.
Dari Rp 1,9 miliar, sebesar Rp 1,3 miliar lebih dianggarkan belanja genset 25 KVA senilai Rp 80.000.000, pengering padi senilai Rp 100.000.000, penggiling padi senilai Rp 365.000.000, karung kemasan 5 kg Rp 55.000.000, karung kemasan 10 kg Rp 37.500.000, rumah genset senilai Rp 10.000.000, instalasi listrik senilai Rp 25.000.000, mesin vacking senilai Rp 350.000.000, bibit melinjo dan mesin combine permanen sebesar Rp 700.000.000.
Diduga proses penggunaan anggaran sebesar Rp 1, 9 miliar sumber Dana Insentif Daerah (DID) tersebut dengan penunjukan langsung kepada CV. NUGRAHA PERKASA AFRIN HUSNI, NO SPK : 037/SPK /PPK-DISTAN/XI/2020 TGL : 23 NOV 2020 Kontrak : 037/BAST/PPK-DISTAN/XII/2020 TGL 22 DES 2020.
Dan berita acara serah terima barang No. 520/0848/BAST/DISTAN-BB/Xll/2020, Selasa tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22/12/2020) yang ditanda tangani Kepala Dinas Pertanian TA 2020 Muhammad Riduan, PPTK Distan Suriana selaku pihak pertama dan Ketua Gapoktan Tunas Muda, Ahmad Syafii, selalu pihak kedua, disinyalir hanya formalitas.
Selain itu, kuat dugaan adanya pungutan liar (pungli) pada bantuan holtikultura berupa mulsa, pupuk organik, dan bibit cabai yang diserahkan kepada petani.
Informasi yang dihimpun, sebagian bantuan tersebut diperjual – belikan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Batubara, Ali Hatta, Selasa (9/2/2021) mengatakan, akan melakukan kros cek, dan apabila ada kekurangan alat atau keterlambatan dalam pendistribusian alat – alat tersebut.
“Kita akan panggil pihak-pihak terkait, dalam hal ini mantan Kadis Pertanian, PPTK dan Ketua Kelompok Gapoktan Tunas Muda, untuk kita mintai keterangannya,” tegas Hatta
Laporan : Sutan S
