BATUBARA (MS) – Penggiat Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Batubara, Mustafa SHI mengkritik kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Batubara yang dinilai tidak maksimal melakukan pemutakhiran data pemilih khususnya di dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II Labuhan Ruku.
Mustafa yang juga Sekum PD Angkatan Muda Melayu Indonesia Kabupaten Batubara, kepada Mimbar Sumut, Rabu (9/1) di Kantor Mabmi Batubara, mengatakan, jika data pemilih di dalam Lapas tidak dilakukan secara maksimal, akan berdampak tidak terakomodirnya hak seluruh warga binaan pada Pemilu serentak tahun 2019.
Mantan Komisioner Batubara ini mengungkapkan, KPU masih bekerja standar dan dinilai kurang greget. Padahal, hanya KPU Batubara yang bisa menyelesaikan masalah data pemilih di Lapas Labuhan Ruku.
Sebaiknya, kata Mustafa, KPU Batubara harus turun langsung ke Lapas Labuhan Ruku dan sudah harus mengantongi data, berapa jumlah pemilih yang valid dan benar – benar memiliki bukti administrasi sebagai pemilih, apa lagi warga binaan di dalam Lapas tidak memiliki hak yang sama terhadap kelima jenis surat suara.
Ia juga mengkritik KPU Batubara yang kurang memperjuangkan tahanan di Lapas untuk mendapatkan KTP agar terdaftar sebagai pemilih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit), padahal waktu pemilu tinggal 99 hari lagi.
“KPU Batubara harus memperjuangkan seluruh warga binaan ataupun tahanan di dalam Lapas ikut memilih dan menyalurkan hak pilihnya. KPU bersama – sama Disdukcapil harus melakukan perekaman, pendataan ke Lapas Labuhan Ruku,” tegas mantan Divisi Data KPU Batubara itu.
Pemilu tinggal 3 bulan lagi, KPU Batubara sudah harus memiliki data pemilih di Lapas, berapa total jumlah seluruh pemilih, berapa yang sudah terakomodir masuk DPT, berapa jumlah pemilih untuk DPRD Batubara, berapa jumlah pemilih untuk DPRD Propinsi, pemilih DPR RI, DPD dan Presiden.
“Masalah data pemilih di Lapas, bisa jadi modal bagi Parpol, caleg, anggota DPD dan tim kampanye melakukan gugatan. Oleh sebab itu, JaDI yang akan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019, akan ikut memastikan KPU Batubara, benar – benar melakukan pendataan terhadap warga binaan / tahanan di Lapas Labuhan Ruku yang akan ikut memilih,” papar Mustafa
Jangan menganggap remeh terhadap data Lapas dan jangan sampai mereka tidak ikut memilih pada Pemilu 2019. “Sepanjang mereka (warga binaan -red) telah memiliki administrasi kependudukan, mereka bisa dimasukkan sebagai pemilih. Kita khawatir, warga binaan Lapas Labuhan Ruku nantinya tidak dapat semuanya menyalurkan hak pilihnya,” jelas Mustafa menutup wawancara dengan Mimbar Sumut.
Laporan : Mus / Red
