BATUBARA (mimbarsumut.com) – Aset daerah merupakan salah satu item yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Untuk itu seluruh aset daerah terlebih dahulu harus didata dan didaftarkan ke BPN.
Demikian pendapat yang bergulir pada Dialog interaktif Optimalisasi PAD dengan Pengelolaan Aset yang baik, benar dan menguntungkan yang digelar di coffe shop D’Container Kelurahan Limapuluh Kota Kecamatan Lima Puluh, Kamis (10/3/22).
Pada kegiatan yang berlangsung atas kerjasama komunitas Warung Apresiasi Press (Wappress) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara menampilkan narasumber Ketua Kadin Kabupaten Batubara OK Faizal, Kepala Bapenda Kabupaten Batubara dan Kepala BPKAD Kabupaten Batubara.
Mewakili Kepala BPKAD, Kabid Aset Noval Boster Marpaung, menyebutkan Aset daerah boleh disewakan atau dipindahkelolakan kepada pihak ketiga.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Batubara H. OK Faizal yang tampil sebagai narasumber utama memberi apresiasi kepada Wappress yang menggelar dialog intetaktif.
“Saya apresiasi Wappress yang menggelar acara ini terlebih ikut serta menggugah peningkatan PAD dan penataan Aset Daerah ,” puji OK Faizal.
“Sebagai Ketua Kadin saya hanya menyampaikan gagasan atau ide sedangkan eksekusinya dilakukan pemerintah ,” ujarnya.
Disebutkan OK Faizal, banyak celah yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Batubara. Salah satu sumber PAD yang telah mulai memberikan kontribusi dipaparkannya seperti Pantai Sejarah di Desa Perupuk Kecamatan Limapuluh Pesisir.
“Tahun lalu sudah menyumbang PAD Rp. 69 Juta. Dan sejak Januari 2022 menyumbang Rp. 8 juta perbulan untuk PAD kita,” ungkapnya.
Menurutnya, PAD masih dapat digali lagi dengan membuat taman taman umum seperti rest area di perbatasan dengan Sergai di Jalinsum Laut Tador yang akhirnya menjadi tempat UMKM menjalankan usaha.
Demikian pula wartawan disebutkan OK Faizal sangat berperan membantu melalui pemberitaan maupun saran peningkatan PAD dan penataan aset daerah.
“Intinya bagaimana aset yang mati, mubazir, tidak dipakai diaktifkan yang muaranya penambahan PAD,” tandasnya lagi.
Pada dialog interaktif, dibicarakan aset seperti Pantai Jono yang belum dikuasai Pemkab Batubara akibat perseteruan disana.
Terkait Pantai Jono, Kabid Aset Noval Boster Marpaung menyebutkan Pemkab Batubara melalui BPKAD sedang melakukan pendataan.
“Kita sedang mendata pihak-pihak yang mengaku memiliki lahan di Pantai Jono. Kita akan minta surat jual belinya, siapa pejabat yang menandatanganinya dan sejak kapan lahan dimaksud dimilikinya”, sebut Noval.
Dikatakan Noval, setelah selesai pendataan mereka bersama instansi terkait mencari solusi penanganan agar aset tersebut menjadi aset Pemkab Batubara yang dapat menyumbang PAD seperti Pantai Sejarah.
Untuk menggenjot PAD, Kabid Pendapatan Bapenda Fery menyebutkan BBN KB dan pajak kendaraan akan dikejar untuk menggenjot PAD.
“Untuk tahap awal segera terbit SE Bupati yang menginstruksikan kendaraan luar milik ASN dan pejabat desa agar di BBN kan ke Batubara. Nantinya 50% dari biaya tersebut kembali ke kas Pemkab Batubara ,” tandas Fery.
Laporan : Sutan S
