BATUBARA (MS) – Pemkab Batubara TA 2021 kembali menganggarkan biaya pematangan lahan dan pembangunan kantor bupati.
Rencana pematangan lahan dan pembangunan kantor bupati Batubara tahun 2020 tertunda akibat belum tuntasnya revisi RTRW Batubara
Keseriusan Pemkab Batubara dibawah kepemimpinan Bupati Zahir membangun kantor Bupati dengan mencantumkan pada KUA PPAS RAPBD 2021 diapresiasi Fraksi Partai Bulan Bintang, Selasa (27/10/2020).
Ditemui usai Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi atas KUA PPAS R-APBD TA. 2021 di ruang Fraksi PBB, Ketua Fraksi Azhar Amri menjelaskan sikap fraksi.
Didampingi anggota Fraksi, Andi Lestari, Edi Syahputra dan Staf Ahli Fraksi Syahril, diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Batubara bahwa Fraksi PBB mendukung dan menerima isi KUA PPAS yang dinilai telah mengarah pada pencapaian visi misi Bupati Batubara pada Pilkada lalu.
“Yang paling menjadi perhatian fraksi pada paripurna tersebut adalah ketersediaan dana dan pembebasan lahan kantor Bupati yang telah tercantum pada KUA PPAS RAPBD 2021”, terang Azhar Amri
Ketua DPC PBB Kabupaten Batubara itu juga menyatakan fraksinya mendukung Ranperda Pembentukan Dana Cadangan. Pada Ranperda tersebut tercantum dana cadangan sebesar Rp. 83,8 Miliar dialokasikan sebesar Rp. 52 M untuk perkantoran Bupati dan Rp. 31,8 M untuk persiapan dana Pilkada 2023.
Dikatakan Azhar Amri, Fraksi mengapresiasi selesainya revisi RTRW dan tersedianya dana serta lahan sehingga tahun 2021 kantor Bupati mulai terwujud di Kecamatan Limapuluh.
“Pembangunan kantor Bupati sudah sangat lama dinantikan masyarakat Batubara. Tidak dapat dipungkiri Kantor Bupati merupakan icon daerah yang menunjukkan keberadaan kabupaten itu sendiri,” ujar Azhar Amri.
Pada rapat Paripurna, Pendapat Akhir Fraksi atas KUA PPAS R-APBD TA. 2021yang dihadiri Bupati Batubara diwakili Sekdakab Sakti Alam Siregar disetujui sebesar Rp. 1,2 Triliun.
Laporan : Sutan S
