Batubara (MS) – Akibat dana segar yang dijanjikan tak kunjung terealisasi membuat program strategis BUMD PT Pembangunan Batra Berjaya (PBB) belum dapat dilaksanakan.
Meski pada APBD Tahun 2020 Kab. Batubara, Pemkab menyetujui suntikan dana melalui penyertaan modal kepada BUMD PT. Pembangunan Batra Berjaya (PBB) sebesar Rp 40 miliar secara bertahap.
Kegunaan dana tersebut untuk menunjang 5 program strategis BUMD milik Pemkab Batubara dibawah kepemimpinan Rapolo Siregar sebagai Direktur Utama.
Namun dana segar yang dijanjikan tersebut tak kunjung terealisasi. Pasalnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyertaan modal Pemkab Batubara ke BUMD tidak mencantumkan secara rinci peruntukan dana tersebut untuk merealisasikan 5 program prioritas BUMD.
Pada Perda No. yang terbit Maret 2020 tersebut hanya mencantumkan pengadaan Lampu Jalan Penerangan Umum (LJPU) dari konvensial menjadi solar cell (tenaga surya).
Demikian penjelasan Direktur Utama PT. PBB Rapolo Siregar didampingi Direktur Operasional Sarkowi Hamid kepada wartawan di kantornya, Selasa (07/07/20).
Karena hanya mencantumkan pengadaan solar cell pada Perda mengakibatkan BUMD PT. PBB minta Perda tersebut direvisi.
Konsekwensinya menurut Rapolo, hingga saat ini dana dalam bentuk penyertaan modal Pemkab Batu Bara tidak jadi diturunkan ke PT. PBB berdampak tidak dapat dijalankannya program prioritas yang dicanangkan.
“Jadi untuk menutup biaya operasional PT. PBB, managemen untuk sementara terpaksa ‘bermain’ pada bisnis kecil sebagai pemasok beras.
Karena program prioritas belum dapat dilaksanakan. PT. PBB meminta kepada Bupati Batubara Zahir agar diberi hak menyewakan alat-alat berat milik Pemkab Batubara yang selama ini dikelola Dinas PUPR Batubara.
“Asumsinya sewa alat berat di PUPR hanya Rp. 60-80 juta pertahun. Namun bila BUMD yang tangani dapat menghasilkan sewa Rp. 2,2 miliar pertahun. Jadi bila dipotong biaya operasional kita bisa setor ke PAD Rp. 1,5 miliar pertahun”, terang Rapolo.
Rapolo menyadari Pemkab Batubara membutuhkan alat-alat berat tersebut untuk kepentingan sosial seperti bencana.
“Meski kita yang operasikan namun untuk kepentingan sosial kita tetap berikan alat berat tersebut,” ujarnya.
Namun disayangkan Rapolo, meski telah diperdakan namun pihak PUPR belum bersedia timbang terima alat-alat berat tersebut kepada BUMD PT. PBB. “Padahal work shop alat berat telah selesai kita buat di Desa Pematang Panjang Air Putih”, papar Rapolo.
Terkait dengan 5 program prioritas BUMD yang dipimpinnya, Rapolo menyebut sudah melalui kajian dan study banding.
Kelima program strategis tersebut adalah pada Segitiga Inalum telah diserahkan Inalum sewaktu masih PMA. PT. PBB merencanakan akan bangun hotel disana.
Program strategis kedua terkait Kabupaten Batu Bara sebagai lumbung beras di Sumatera Utara yang mengalami surplus beras. PT. PBB akan bangun Food Station.
Kemudian melihat potensi perikanan di Kabupaten Batu Bara, PT. PBB akan bangun kawasan industri ikan di Tanjung Tiram.
Program strategis keempat adalah membuat kapal fiberglaas yang ringan dan kuat. Program kelima membangun LPJU solar cell.
“Ini penting karena lampu jalan banyak tidak berfungsi terlebih banyak LPJU tanpa meteran yang rekeningnya berdasarkan asumsi”, papar Rapolo.
Disebutkan Rapolo, Pemerintah Batu Bara menerima PPJ dari PLN sebesar Rp. 16,5 miliar pertahun namun rekening LPJU yang harus dibayar ke PLN sebesar Rp. 6,5 miliar pertahun.
“Dengan kita pasang solar cell di 2500 titik, Pemkab akan bayar Rp
6,5 miliar ke PT. PBB hingga selesai biaya pemasangan solar cell sebesar Rp. 19,5 miliar. Setelah lunas maka seluruh penerimaan dari PLN seluruhnya masuk PAD Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 16,5 miliar pertahun”, terang Rapolo.
Menjawab wartawan, Rapolo Siregar mengungkapkan apabila penyertaan modal tidak masuk hingga akhir tahun PT. PBB akan KSO dengan pihak ketiga namun meski keuntungan pasti jauh lebih kecil.
Menyinggung masalah penyaluran sembako KPM ke e-warong yang ditangani PT. PBB, Direktur Operasional Sarkowi Hamid.
Laporan : Sutan S
