MEDAN (mimbarsumut.com) – Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan ramah dari aparatur pemerintah.
Namun, tidak jarang kita mendengar keluhan masyarakat terkait pengalaman buruk saat mengurus administrasi kependudukan, seperti yang dialami keluarga Rosen Sinaga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan.
Rosen Sinaga mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Kamis (22/06/2023).
Mereka merasa tak nyaman dan terkejut ketika oknum pegawai Disdukcapil secara tiba-tiba mendatangi mereka di kantin belakang kantor tersebut.
Dalam pertemuan yang terjadi di kantin, oknum pegawai tersebut dengan nada tinggi dan tak beretika mempertanyakan kehadiran Rosen Sinaga di kantin itu.
“Mengapa kau jumpai Pak Uba Pasaribu ?,” kata Rosen Sinaga menirukan ucapan oknum pegawai Disdukcapil Medan tersebut.
Padahal sebelumnya, Rosen Sinaga telah bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Baginda Siregar, di depan kantor Dukcapil.
Karena waktu menunjukkan jam istirahat, Uban Pasaribu, seorang aktivis sosial yang juga hadir saat Itu, mengajak Rosen Sinaga untuk menanyakan hal itu, sambil minum kopi di kantin. Hal ini menjadi penyebab kemarahan oknum pegawai Disdukcapil yang beringas terhadap mereka.
Pentingnya Evaluasi Kinerja dan Etika Aparatur
Kisah yang menimpa keluarga Rosen Sinaga menjadi sorotan publik dan memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pelayanan publik di Kantor Disdukcapil Kota Medan.
Hal ini seharusnya menjadi momen penting bagi pemerintah Kota Medan, terutama Walikota Medan, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.
“Nggak nyaman aku berkunjung ke kantor (Disdukcapil Medan) ini. Tolong Pak Walikota Medan evaluasi kinerja bawahanmu ini,” gerutu Rosen Sinaga aktivis buruh.
Evaluasi kinerja adalah langkah penting dalam memastikan bahwa setiap aparat pemerintah bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membantu mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada dalam pelayanan publik.
Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan harus memastikan bahwa pegawai Disdukcapil bekerja dengan profesionalisme, etika yang baik, dan tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan.
Selain evaluasi kinerja, penting juga untuk mengedepankan etika aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Aparatur publik harus mampu menjaga sikap yang ramah, sabar, dan profesional dalam melayani setiap individu tanpa memandang latar belakang atau pendapat pribadi.
Kehadiran oknum pegawai yang beringas terhadap keluarga Rosen Sinaga mencerminkan kekurangan dalam hal etika aparatur. Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya mengutamakan sikap yang santun, mendengarkan dengan baik, dan memberikan bantuan serta solusi yang tepat kepada setiap pengunjung yang datang.
Dalam hal ini, Uba Pasaribu, seorang aktivis sosial yang juga menjadi sasaran kemarahan oknum pegawai, menyatakan kekhawatiran bahwa keluhan yang ia sampaikan terkait kebijakan dan pelayanan publik Disdukcapil dapat menjadi alasan dibalik perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut.
Sebagai upaya memperbaiki layanan publik, kritik dan masukan dari masyarakat seharusnya dihargai dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
“Beginikah potret pelayanan publik Disdukcapil Medan? Mereka antikritik, padahal kritik gunanya untuk perbaikan layanan. Mohon Pak Bobby, Walikota Medan agar bertindak tegas terhadap oknum-oknum ini. Jangan sampai citra Pak Bobby jelek hanya gara-gara oknum beginian,” tegas Uba.
Laporan : Zebua
