SERGAI (mimbarsumut.com) – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ternyata masih meniggalkan kewajiban yakni belum sesuainya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI per 30 Juni 2022, sebagaimana disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Nomor. 75/LHP/XVIII.MDN/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, BAB IV Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.
Rekomendasi BPK yang belum sesuai ditindak lanjuti adalah LHP BPK.RI Tahun Anggaran 2018 sebanyak 7 rekomendasi, LHP BPK.RI Tahun Anggaran 2019 sebanyak 11 rekomendasi, LHP BPK.RI Khusus Belanja Tahun anggaran 2020 sebanyak 2 rekomendasi, LHP BPK RI LKPD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 15 rekomendasi, LHP LKPD tahun Anggaran 2021 sebanyak 41 rekomendasi.
Adapun kriteria pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah jumlah temuan, jumlah rekomendasi, hasil pemantauan tindaklanjut (sesuai, belum sesuai, belum ditindaklanjuti, tidak dapat ditindaklanjuti)
Tercatat sejak Tahun Anggaran 2015 – 2021 jumlah temuan BPK.RI di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 282 temuan, sementara jumlah rekomendasi BPK.RI sebanyak 830 rekomendasi.
Sedangkan hasil pemantauan tindaklanjut terdiri dari, sesuai rekomendasi sebanyak 621 rekomendasi, belum sesuai sebanyak 207 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi.
Permasalahan yang masih dalam prosses tindaklanjut antara lain Pengelolaan Dana BOS belum melalui Pengesahan, Tidak didukung Bukti Pertanggungjawaban belanja sebesar Rp.30.925.750,00.-, Pajak Belum disetor sebesar Rp.74.507.904,00.-, dan Jasa giro belum ditranfer ke kas daerah sebesar Rp.11.511.077,00.-.
Ditempat terpisah Ratama Saragih pengamat kebijakan Publik dan Anggaran mengatakan bahwa sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemkab Serdang Bedagai dan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
Lanjut kata Responden BPK.RI ini bahwa ini semua dilakukan dalam rangka pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemkab Serdang Bedagai TA 2022, BPK memantau tindaklanjut Pemkab Serdang Bedagai terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 – 2022.
LHP BPK RI TA.2022 ini dikategorikan sebagai LHP dengan tujuan terentu ( DTT ) dengan kode data A2.013 DTT Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebut Jejaringnya Ombudsman RI Perwakilan Sumut ini
Ini harus dituntaskan jika tidak mau disebut sebagai pembangkang yang tidak patuh kepada amanat Undang-undang, bahkan bisa berujung kepada ancaman hukum tindak pidana korupsi, pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Serdang Bedagai saat dikonfirm lewat Whatshapnya memilih bungkam tak mau menjawab Selasa (11/7/2023)
Laporan : napit
