SIMALUNGUN (mimbarsumut.com) – Sanopati 08 melihat banyak kejanggalan – kejanggalan dalam APB Nagori di Simalungun. Beberapa hal yang dirasa kurang wajar dan terkesan dipaksakan antara lain, bidang pelaksanaan pembangunan Nagori yakni, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil menyusui, balita dan lansia yang jumlahnya dianggap sangat besar namun fakta di lapangan yang diterima penerima manfaat hanya sedikit.
Operasional Desa sehat yang pelaksananya terlihat hanya formalitas. Pelaksanaan rembuk stunting dan E.HDW yang dianggap tidak efektif dan hanya pemborosan anggaran, terlihat dari dana setiap Nagori sama semuanya.
Pengadaan mesin babat yang anggaranya cukup besar, namun fakta di lapangan mesin yang dibelanjakan adalah mesin kwalitas medium dan harga dipastikan mark up yang sangat luar biasa.
Pengadaan plank jalan yang terkesan dipaksakan dengan nilai yang sama se – kabupaten Simalungun. Pengadaan kaca mata baca lansia yang dinilai sangat tidak efektif dengan harga kacamata yang dibelanjakan sama se Kabupaten Simalungun.
Praktek / demo pemberian makanan tambahan yang sesuai pemantauan Sanopati 08 tidak pernah dilakukan di Nagori.
Bidang pembinaan kemasyarakan antara lain, kegiatan peningkatan kapasitas paralegal di Nagori, kegiatan peningkatan kapasitas Bela Negara.
“Keseluruhan kegiatan tersebut diduga kuat sebagai titipan pihak ketiga, untuk menjalin silaturahmi dan mengamankan penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan pemerintah Nagori,” tegas Ketua Sanopati 08 H Dens Simarmata SH, Kamis (02/01/2025).
Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagori antar lain, operasional Pemerintahan Nagori, yang bersumber dari Dana Desa, penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa.
Dalam rangka prioritas strategis penanganan kemiskinan ekstrim yaitu ketahanan pangan dan penurunan stunting di tingkat nagori, maka Sanopati 08 perlu menelisik apakah memang benar sudah dilakukan dengan baik atau hanya sebagai sarana untuk menghamburkan uang Negara.
Indikasi yang dilakukan di lapangan, selain penyimpangan pada pekerjaan phisik ditemukan juga penyimpangan pada 3 poin penting di atas l.
Masyarakat berharap agar penyusunan APBN Nagori dilakukan lebih transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Nagori, bukan hanya elit – elit di Nagori yang dilibatkan.
Titipan titipan dari pihak tertentu patut dan pasti dapat dihindari apabila Pemerintah Nagori mempunyai Integritas dan SDM yang baik
Kurangnya integritas Pemerintah Nagori secara tidak langsung merugikan masyarakat Nagori tersebut karena pembangunan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Nagori menjadi tidak terdanai.
Sanopati 08 berharap agar ke depan BPD ( Maujana Nagori ) sebagai wakil masyarakat di Nagori dapat berperan aktif menyikapi hal tersebut dan secara aktif ikut dalam penyusunan APBNagori demi tercapainya Nagori yang Maju Mandiri dan Sejahtera. (Tim)
