SIMALUNGUN (MS) – Massa “Gerakan Selamatkan Simalungun” berunjuk rasa di depan kantor DPRD Simalungun, Senin (16/11/2020).
Dalam orasinya, orator pengunjuk rasa mengatakan, mereka menolak politik dinasti dan juga bersikeras melawan perbudakan politik untuk kepentingan penguasa.
Pengunjuk rasa juga meminta agar ASN, Kepala Desa hingga perangkat yang terlibat dalam mendukung Paslon Bupati / Wakil Bupati agar ditindak.
Diminta Bawaslu mengusut keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu Paslon.
Menyikapi aspirasi massa ‘Gerakan Selamatkan Simalungun’, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani bersama wakil Ketua Sastro Jaya Sirait dan beberapa anggota dewan menemui pengunjuk rasa.
Timbul mengatakan bahwa rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan sikap terkait dinasti politik dan perbudakan dinasti.
Kembali kepada rakyat karena rakyat mempunyai kedaulatan sehingga pada 9 Desember mendatang kita serahkan kepada rakyat tentang sikap politik untuk menentukan pemimpin, ujar Timbul.
Seluruh ASN, kepala desa hingga perangkat sudah dihimbau untuk Netral pada Pilkada Simalungun dan pihaknya telah meminta Bawaslu menelusuri dugaan keterlibatan ASN dan Kepala desa yang mendukung salah satu Paslon.
Koordinator Aksi unjuk rasa Fransiskus Saragih mengapresiasi penjelasan Ketua DPRD Simalungun dan massa yang hadir kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Laporan : Anton Garingging
