SIMALUNGUN (MS) – Kota wisata Parapat dilanda bencana alam, banjir. Aktivitas masyarakat lumpuh, belum lagi kerugian material yang dialami.
Melihat kondisi ini siapa yang harus bertanggung jawab ? ulah siapa ini sebenarnya? Apa yang dilakukan pemerintah selama ini? Dan pertanyaan lain yang terbesit di otak masyarakat.
Pantauan dan penelusuran Wartawan mimbarsumut.com, Jumat (14/05/2021), ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir di daerah wisata Parapat, diantaranya karena limpahan air dari perbukitan atau kondisi waduk kebanyakan mengalami rusak dan dangkal atau kurangnya daerah resapan air dikarenakan pembangunan yang secara terus menerus dilakukan serta karena faktor geografis Kota Parapat itu sendiri.
Faktor – faktor ini disebabkan karena ulah semua pihak baik masyarakat maupun Pemerintah Kab. Simalungun Propinsi Sumut.
Mengapa demikian ? Karena kita tidak bisa hanya menyalahkan dan memberi tanggung jawab permasalahan ini hanya kepada salah satu pihak saja.
Seperti yang banyak dilakukan publik saat ini dimana publik hanya menyoroti Pemerintah kabupaten Simalungun saja sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.
Masyarakat seolah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab permasalahan banjir ini untuk diselesaikan oleh pemerintah. Di media sosial pun, masyarakat di luar daerah Kota Wisata Parapat menyudutkan pemerintah untuk segera bertanggung jawab.
Terlepas dari itu semua, masyarakat juga bertanggung jawab. Masyarakat haruslah merefleksikan diri apakah mereka telah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam hal pencegahan banjir atau malah menjadi penyebab datangnya banjir ? maka dari itu, dilihat dari poin ini tanggung jawab terhadap banjir ada pada semua pihak dengan perannya masing-masing.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berperan sebagai pihak yang memberikan solusi untuk pencegahan banjir dan masyarakat berperan sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan solusi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun meskipun dimulai dari hal kecil.
Sudah saatnya setiap pihak harus berkerja sama satu sama lain untuk mencegah terjadinya banjir bukan malah menyalahkan pihak tertentu dan mencari ulah siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang harus kita lakukan adalah mencari bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan banjir saat ini.
Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Selama ini?
Melihat kondisi banjir yang semakin parah dibanding tahun sebelumnya, membuat banyak pertanyaan yang terbesit di otak masyarakat. Salah satunya adalah apa saja yang dilakukan pemerintah selama ini ? Mengapa masalah banjir tahun ini lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya ?
Pemerintah dalam menangani banjir pertama, normalisasi. Singkatnya konsep normalisasi ini dilakukan pemerintah dengan cara melakukan pengerukan pada sungai untuk memperlebar dan memperdalam sungai sehingga dapat menampung jika volume air berlebihan.
Konsep kedua yakni naturalisasi yang dilakukan dengan cara menggunakan bronjong batu kali sebagai turap sungai, dengan kedua konsep yang ditawarkan Pemerintah itu sebenarnya sudah bagus apalagi diterapkan untuk mencegah banjir namun dalam penerapannya harus mempertimbangkan terlebih dahulu baik dan buruknya.
Dipertimbangkan pula dampak yang diberikan untuk jangka panjang dan pendek karena apabila Pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan menggunakan konsep – konsep tersebut tanpa pertimbangan maka akan menimbulkan banyak kerugian, hingga permasalahan banjir belum bisa teratasi.
Hal ini membuat permasalahan akan semakin kompleks dikarenakan penanganan yang disuguhkan belum efektif dan efisien.
Dalam meminimalisir bencana banjir hal apapun dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang melanda.
Apakah lubang resapan Biopiri dibutuhkan sebab langkah ini bertujuan untuk meresap air hujan kedalam tanah dan menjaga keterbatasan air tanah.
Dengan langkah tersebut apabila fauna telah membuat terowongan kecil didalam tanah maka luar bidang permukaannya akan bertambah serta memberikan dampak positif dimana di luar bidang permukaannya akan bertambah.
Selanjutnya, pengurangan alih fungsi lahan, saat ini area penyerapan air dialih fungsikan untuk aktivitas yang tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan seperti, tambang, Illegal logging hingga lahan pertanian yang terbabat habis otomatis berdampak buruk ketika intenitas curah hujan tinggi dan musim kemarau, saat penghujan air tidak tahu harus kemana berarah sehingga hal inilah menyebabkan banjir sebab tidak adanya penyerapan air dan saat kemarau tiba.
Melihat kondisi banjir di kota wisata (Parapat) Kab Simalungun Sumut akan banyak hal yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat itu sendiri, bukan saatnya saling menyalahkan satu pihak dengan yang lainnya tetapi saatnya untuk berbenah, bekerja – sama untuk menuju kehidupan lebih baik dan rakyat harus sejatera.
Laporan : Anton Garingging
