SIMALUNGUN (MS) – Menyikapi rumor akan penundaan pemilihan pangulu nagori (Pilpanag) serentak tahun 2022 di Kabupaten Simalungun yang informasinya sempat dijadwalkan Juni 2022 bagi 248 Nagori (Desa-red) yang masa jabatannya berakhir 2022, ratusan Pangulu Nagori (Kepala desa-red) melakukan aksi damai ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Simalungun, Senin (22/11/2021).
Informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa Pangulu, penundaan pelaksanaan Pilpanag serentak 2022 ini dengan dalih ketidaksediaan dana merupakan akal-akalan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga.
Beberapa diantaranya menyatakan bahwa penundaan ini hanya untuk meraup keuntungan dari calon pejabat yang akan ditempatkan untuk mengisi kekosongan Pangulu di 248 Nagori tersebut.
Dalam orasinya, Ketua Keluarga Besar Pangulu se Simalungun (KBPS) Raslan Purba selaku Koordinator aksi yang juga sebagai Pangulu Nagori Ambarisan, Kecamatan Sidamanik menegaskan agar Pemkab Simalungun harus tetap melaksanakan Pilpanag serentak 2022.
“Pemkab Simalungun tidak memiliki dasar maupun alasan untuk penundaan Pilpanag serentak ini,” tegas Ruslan Purba.
Diterangkan Raslan, bahwa alasan penundaan pilpanag, seperti yang sudah disampaikan Asinten I Pemkab Simalungun, Sari Muda Purba kepada pihak nya, karena pandemi covid-19 sangat tidak relevan, mengingat vaksinasi di Simalungun terus berlangsung.
Kemudian alasan keterbatasan anggaran juga menurut Raslan tidak relevan, karena anggaran untuk Pilpanag sudah disusun dan sudah dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
“Alasan penundaan tidak jelas, katanya masalah keterbatasan anggaran, padahal anggarannya sendiri sudah disusun dan dianggarakan sekitar 16 Miliar,” ucap Raslan Purba.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, yang saat itu menerima kedatangan para Pangulu mengatakan, bahwa penundaan pilpanag belum final.
Dirinya juga mengaku tidak mengetahui, terkait informasi penundaan pilpanag dan akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain, untuk memperjuangkan gelaran pilpanag di Tahun 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Satra Joyo Sirait juga tidak setuju atas usulan Bupati Simalungun terkait penundaan Pilpanang.
“Saya secara pribadi juga tidak setuju atas pengusulan penundaan Pilpanag yang dilakukan Bupati Simalungun,” ucap Sastra Joyo Sirait.
Setelah menggelar aksi di DPRD akhirnya para pangulu Nagori membubarkan diri.
Laporan : Anton Garingging
