TEBINGTINGGI (MS) – Dari 56 paket yang ditenderkan selama tahun anggaran 2019 di LPSE Pemko Tebingtinggi, 25 paket pekerjaan ‘dimenangkan’ 5 perusahaan.
Anehnya, tahun anggaran 2018 lalu, kelima perusahaan itu tetap muncul sebagai jawara mendapatkan proyek di Pemko Tebingtinggi melalui LPSE khusus bidang jasa konstruksi.
Data website LPSE Tebingtinggi, tercatat, dari 56 paket yang ditenderkan selama tahun 2019, 25 paket pekerjaan ‘dimenangkan’ oleh 5 perusahaan. Perusahaaan – perusahaan ‘jawara’ itu adalah CV. RMP, CV. K, CV. KAB, CV. FP dan PT. VCM.
Adanya monopoli untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi itu, menjadi perbincangan hangat di kalangan kontraktor di Kota Tebingtinggi dan mereka khawatir jika hal ini berlangsung setiap tahun akan membuat mereka ‘mati suri’.
Salah seorang kontraktor di Kota Tebingtinggi, yang tidak bersedia disebut namanya, kepada Mimbar Sumut online, Senin (2/12) mengatakan, ini hebat dan langka dalam dunia tender menender.
Tapi proses tendernya betul apa nggak ? apa bersih nggak dari KKN ? karena tahun 2018 kemaren, perusahaan – perusahaan ini juga mendominasi sebagai pemenang tender,” katanya.
“Ada nggak kaitannya dengan berita di media online beberapa waktu yang lalu, fee proyek mencapai 25 – 30% dan tidak pernah dibantah pejabat terkait ?,” katanya mempertanyakan.
Sementara Ir. Yunan Napitupulu, Ketua Perkumpulan Kontraktor Profesional, (DPC. Perkopindo) Kota Tebingtinggi, ketika diminta komentarnya mengatakan, Perkopindo Tebingtinggi akan menelaah dulu proses tender tahun 2019 ini.
“Ringkasnya, ditelaah dianalisis dulu data, fakta, bukti yang ada. Kalau prosesnya memenuhi semua peraturan perundangan, dilakukan dengan profesional, akuntabel, Perkopindo akan mengapresiasi.
Sebaliknya, jika hasil telaah, analisis , menunjukkan terjadi pelanggaran peraturan perundangan yang mengindikasikan KKN, Perkopindo akan mengkritisinya,” ujarnya ringkas.
Sekretaris Perkopindo, Lukas Ferydhana Tarigan, menambahkan, sebagai masyarakat jasa konstruksi, Perkopindo mendukung pembangunan di Tebingtinggi secara objektif.
Caranya beragam, dari mulai berpartisipasi sebagai kontraktor pelaksana, memberi saran, masukan, kritikan sampai melaporkan ke pihak penegak hukum.
Karena melaporkan secara pidana ke penegak hukum, juga bagian dari partisipasi yang positif dalam pembangunan, kata Lukas Ferydhana yang juga ketua GM FKPPI Kota Tebingtinggi, menambahkan.
Laporan : red
