TEBINGTINGGI (mimbarsumut.com) –Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola keuangan rumah tangganya, alias keuangan daerahnya, sebut Ratama Saragih Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Kamis (15/9/2022).
Semangat otonomi daerah suka tidak suka memaksa kepala daerah agar melakukan perubahan struktur, birokrasi, dan kultur birokrasi dengan pembahuruan yang sifatnya kelembagaan (institusional reform) yakni dengan cara merumuskan perencanaan strategis, penganggaran, peloporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward and punishmen system tegas kordinator Jejaring Ombudsman RI ini.
Undang-undang nomor.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara jelas menegaskan adanya fungsi penganggaran pemerintah, peran DPRD dan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan dan penyusunan anggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran serta penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah.
Menghadapi Ranperda APBD TA. 2023 kota Tebingtinggi, Pj. Wali Kota beserta jajarannya harus betul – betul memperhatikan perintah Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisikan asas penyelenggaran pengelolaan keuangan daerah, salah satu yang amat urgen adalah asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.
Artinya, pengelolaan keuangan yang menekankan bentuk penganggaran yang melandaskan pada keterkaitan antara pengeluaran yang direncanakan dengan manfaat yang dihasilkan.
Maka yang terpenting adalah perencanaan berbasis kebutuhan yang prioritas bukan perencanaan yang berkonspirasi pada kepentingan dan negoisasi pihak – pihak yang diuntungkan, ketusnya.
Selain biaya perjalanan dinas yang membengkak jumlahnya, anggaran pendampingan untuk DAK yang tak transparan, belum lagi pemanfaatan aset daerah tak senyatanya, aset yang hilang, dirampok pihak ketiga, inikan ciri pengelolaan yang salah tambahnya.
Banyak proyek infrastruktur yang terindikasi sudah diplot oleh pihak tertentu tanpa melihat asas yang dimaksud, hasilnya uang rakyat cuma – cuma untuk mafia saja, tutup Responden BPK. RI ini.
Laporan : napit
