TEBINGTINGGI (MS) – Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dijanjikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial hari ini Selasa (12/5/2020) mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia Tebingtinggi.
Sebelumnya terlihat kerumunan warga memadati areal Kantor Pos Tebingtinggi saling berdesakan untuk menerim BST. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemerintah setempat melalui Satpol PP dan Polres Tebingtinggi membubarkan massa dan mengalihkannya ke Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka.
Walikota Umar Zunaidi Hasibuan selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID -19 Kota Tebingtinggi saat meninjau langsung penyaluran BST, kepada Wartawan menegaskan, pihak Kantor Pos Tebingtinggi kurang berkoordinasi dengan pemerintah setempat.
“Dalam hal penyaluran BST, kita menyatakan Kantor Pos Tebingtinggi kurangnya berkoordinasi dengan kita. Kita tidak mau mengambil korban atau resiko yang tinggi terhadap penyebaran covid-19, maka warga kita alihkan ke Lapangan Merdeka “, tegas Umar Zunaidi.
Terkait pembubaran warga di Kantor Pos Walikota menyatakan rasa prihatin bahwa, pihak Kantor Pos setempat tidak mau mengajak kita berdiskusi tentang tatacara pembagian BST ini sehingga masyarakat menumpuk di Kantor Pos.
“Kita khawatir hal ini bisa melanggar protokol covid sehingga mengakibatkan tidak terjaganya physical distancing, lalu masyarakat belum menerima bantuan sudah kelelahan akibat berdesakan dan bisa saja timbul pandemik covid-19 ditempat kerumunan tersebut,” jelas Umar Zunaidi
Untuk Kota Tebingtinggi jumlah penerima BST 8.260 KK masing-masing mendapat Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Warga yang menerima bantuan harus membawa KTP asli si penerima. Penyaluran BST ini direncanakan berlangsung selama 4 hari ke depan.
Menurut Umar Zunaidi, kategori warga penerima BST adalah warga yang terdampak covid -19 yaitu yang mengalami kemerosotan ekonomi sejak covid-19 merebak. Mereka tidak terdaftar di PKH atau program sembako, tetapi ini adalah penerima baru dan pendataannya adalah dari kecamatan dan kelurahan bersama-sama dengan unsur yang ada di sana.
“Sebenarnya yang terkena itu ada 12.059 KK dan yang ditampung pemerintah pusat 8.260 KK. Jadi sisanya menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Tebingtinggi dan nantinya akan kita bagi dengan program sembako,” ujar walikota.
Laporan : napit
