TEBINGTINGGI (MS) – Menyikapi unjukrasa (unras) di berbagai daerah di Sumut yang melibatkan siswa SMP dan SMA, Politisi Partai Golkar Sumut Pahala Sitorus angkat bicara dan dengan tegas meminta agar Komnas HAM menyeret koordinator aksi unras ke pengadilan.
Hal ini disampaikannya kepada Mimbar Sumut, menyikapi berbagai aksi unras di berbagai daerah bahkan ada yang melibatkan pelajar SMP dan SMA, Jumat (27/9) di Kota Tebingtinggi.
Disebutkannya, sebagaimana diketahui anak – anak siswa SMP dan SMA masih di bawah umur yang status kedudukan hukumnya dilindungi UU Perlindungan Anak, sehingga keterlibatan mereka di dalam aksi unras di Sumut sudah melanggar HAM, apalagi tujuan unras mereka tidak tahu.
“Jangankan untuk unjukrasa, dalam Pemilu juga secara tegas dilarang melibatkan anak – anak dan jelas ada sangsinya. Oleh sebab itu, koordinator aksi unras di Sumut harus diseret ke pengadilan mempertanggungjawabkan keterlibatan anak pelajar SMP dan SMA unras,” tegas Pahala.
Oleh sebab itu, dengan tegas Pahala Sitorus mantan anggota DPRD Tebingtinggi ini, meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan langkah hukum terhadap koordinator aksi unras di Sumut.
Komnas HAM lanjutnya, harus melihat fakta sebenarnya di lapangan secara konprehensip. Unras adalah hak setiap orang sebagai bentuk berdemokrasi yang dilindungi UU.
Namun, ketika melaksanakan unras sudah melanggar ketentuan – ketentuan yang sudah digariskan dalam hak – hak berunjukrasa, hingga sampai melakukan upaya menyerang petugas keamanan dalam hal ini, TNI / Polri, tentu hal ini tidak dapat ditolelir.
Jadi diharapkan Komnas HAM jangan hanya menyalahkan petugas keamanan yang mengamankan jalannya unras terlebih di lini depan aparat kepolisian yang tentunya ketika mendapat suatu tantangan yang tidak terkendali dari pengunjukrasa, tentu akan melakukan tindakan reprensif dan itu manusiawi.
Adanya oknum anggota kepolisian yang melakukan suatu tindakan yang diduga menyimpang dari SOP tentu hal ini masih dapat dimaklumi karena aparat kepolisian juga manusia biasa yang mempunyai tingkat emosional yang sama dengan manusia lainnya.
Maka diharapkan kepada Kapoldasu harus arif dan bijaksana dalam hal menyikapi adanya oknum polisi yang bertindak diluar SOP karena mereka adalah Bhayangkara Negara yang sudah berjuang untuk menciptakan suasana negara yang kondisif.
Laporan : red
