TEBINGTINGGI (MS) – Komunitas Muda Lawan Korupsi Tebingtinggi, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tebingtinggi dan meminta Kajari serius menangani masalah korupsi, kolusi dan nepotisme, Selasa (8/1).
Pengunjukrasa ini, merupakan gabungan elemen organisasi mahasiswa dan pemuda serta atas nama masyarakata Kota Tebingtinggi yang membenci segala bentuk tindak pidanan KKN di Kota Tebingtinggi.
Mereka terdiri Firdaus Tanjung (Komunitas Muda Lawan Korupsi), Rizki Lufti Panggabean, Idhan Syahri Damanik, G.Prayogi, Rizki R Lubis, J.Medianto (Ketua Himmah) beserta para pengunjuk rasa lainnya.
Dengan membawa spanduk dan poster, mereka diterima Kasi Datun T Sianturi SH di halaman Kejari Tebingtinggi. Mereka berusaha bertemu langsung Kajari, namun tidak berhasil.
Menurut Komunitas Muda Lawan Korupsi ini, Kejari Tebingtinggi dibawah kepemimpinan M Novel SH MH, minim prestasi dan tidak jelas. “Tidak terlihat keseriusan Kajari dan jajarannya dalam menggungkap praktek KKN di Kota Tebingtinggi,” tegas mereka.
Selain itu, keterlibatan Kejari Tebingtinggi dalam Tim Pendamping Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terindikasi dan dinilai masyarakat sebagai bentuk keterlibatan Jaksa dalam menentukan pembagian proyek kepada para kontraktor,” kata Ganda P.
“Miris kami dengan isu-isu dan indikasi ini. Maka untuk membuktikan bahwa isu dan tuduhan ini fitnah, kami minta Kejari Tebingtinggi mengungkapnya,” tambah Ganda.
Praktek KKN yang terjadi antara lain, di Dinas Pertanian terkait pembangunan jalam usaha tani sejak tahin 2014, serta dugaan proyek fiktif keramba ikan dan pakan ternak, pembangunan hutan kota, ruang terbuka hijau, serta pengadaan kolam bundar bioflok dan pertanian organik.
Mereka juga meminta Kajari mengungkap praktek KKN dalam pembangunan gedung pasar kecamatan mulai dari ganti rugi lahan dan aspek pembangunannya.
Untuk menangkap koruptornya, diminta Walikota mencopot kepala-kepala dinas yang gagal dalam menjalankan program dengan biaya-biaya besar dari negara dan terindikasi KKN.
Diminta korps Kejaksaan membuktikan bisa bekerja maksimal secara profesional dan mampu bersih dari oknum-oknum Jaksa nakal. Melalui aksi ini mereka juga minta agar KPK turun ke Tebingtinggi, ujarnya.
Kajari Tebingtinggi Muhamad Novel.SH.MH, mengatakan bahwa kepemimpinannya di Kota Tebingtinggi ini baru, pada prinsipnya meneruskan pekerjaan yang lama.
Untuk Dinas Pertanian belum ada laporan yang masuk ke Humas maupun Pidsus. “Untuk kasus korupsi bukan mau menutup-nutupinya artinya sebelum sampai ke persidangan. Pihak Kejari belum bisa mengekpos sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan (include), kata Kajari.
Ditambahkan Kajari, terkait dengan reses DPRD saat ini dihentikan disebabkan tahun politik. Setelah berakhirnya Pemilu akan tetap ditindak lanjuti. Jadi pengembalian dana reses tidak menghentikan proses hukum. Jadi tidak menghapus tindak pidanya.
“Prestasi Kejaksaan bukan hanya untuk menangkap orang, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan”, ujar Kajari.
Setelah bertemu Kajari, akhirnya pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Laporan : Syamsudin Silitonga
