TEBINGTINGGI (MS) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia merupakan amanat dari Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Dasar 1945 yaitu “untuk memeriksa pengelolaan dan tentang Pemeriksaan Pengelolaan tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bebas dan Mandiri”.
Kemudian hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Demikian ulasan Ratama Saragih Walikota DPD LSM LIRA Tebingtinggi kepada awak media dalam diskusi ringan, Rabu (19/08/2020) di Kota Tebingtinggi.
Responder BPK ini lebih lanjut menjelaskan bahwa di dalam Undang -Undang nomor.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diatur pemeriksaan keuangan sebagai suatu sistem yang terstruktur dimana dalam pelaksanaannya mengandung unsur aspek teknis pemeriksaan yang bersifat relalif.
Pertanyaannya, apakah hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan adanya perbuatan kejahatan pidana korupsi baik di institusi Bank BUMN maupun BUMD lainnya ?.
Untuk menjawab pertanyaanya tersebut maka terlebih dahulu dijelaskan dasar hukum kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di BUMN dan BUMD.
Bahwa pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”.
Selanjutnya, dalam pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari kedua Undang-undang tersebut maka sudah jelas kalau BPK adalah lembaga yang resmi dipakai Negara untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara termasuk di dalamnya Bank BUMN dan BUMD, dimana produk hasil pemeriksaannya “berkekuatan hukum” yang dapat digunakan untuk kepentingan hukum juga.
Penggiat anti korupsi ini menambahkan bahwa jika dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut ditemukan kerugian Negara maka patutlah di pertanggungjawabkan baik secara Pidana, Perdata dan Administrasi Negara.
Jika temuan kerugian negara / daerah terindikasi akibat penyalah gunaan wewenang, dan atau akibat perbuatan melawan hukum baik itu sifat melawan hukum formil, maupun sifat hukum materil, maka dapat dipastikan LHP BPK tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan dilakukan penyelidikan tindak pidana korupsi sebagaiamana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi dengan memperhatikan fakta “kausalitas” yakni penetapan hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya.
Artinya, untuk menegaskan siapa yang dapat dan seharusnya dimintakan pertanggungjawaban.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 dijelaskan bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum.
Jejaring Ombudsman ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya kepatutan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dijadikan bukti awal penyilidikan tindak pidana korupsi sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga pemerintah, khususnya di Bank BUMN yang jarang muncul ke permukaan, pungkasnya.
Laporan : napit
